Film Dirty Vote ramai dibicarakan publik sejak pertama kali ditayangkan di Youtube pada 11 Februari lalu. Film berdurasi 117 menit ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap apa yang mereka sebut sebagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden tahun 2024.
Pro dan kontra hingga kini masih terus mengiringi film yang telah ditonton lebih dari 6,7 juta kali tersebut. Perbincangan terkait materi film itu belum surut di media sosial.
BBC News Indonesia berbicara kepada sejumlah pakar tentang bagaimana masyarakat semestinya bersikap terhadap Dirty Vote, di tengah riuh rendah tuduhan dan klaim dari berbagai kelompok. Berikut rangkumannya.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berkata bahwa film Dirty Vote tidak termasuk produk jurnalistik. Namun, kata dia, bukan berarti film itu berisi fiksi atau berita bohong. Alasannya, materi yang disajikan tiga pakar, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, merupakan fakta pengadilan, rekam peristiwa dalam rangkaian Pilpres, dan analisis akademis.
Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis investigasi yang sudah sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui film. Dirty Vote bukanlah film pertama Dandhy yang dibuat dalam momentum pemilu.
Sinopsis Film Dirty Vote :
Film Dirty Vote bercerita tentang desain kecurangan Pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia. Mulai dari ucapan berbeda-beda Jokowi soal anak-anaknya yang terjun ke dunia politik.
Juga mengungkapkan ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik.
Menurut Feri Amsari, kecurangan-kecurangan tersebut tidak didesain dalam semalam dan tidak sendirian. Sebagian besar rencana kecurangannya terstruktur sistematis dan masif, yang dilakukan oleh kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama.
Kecurangan yang disusun bersama ini, kata Zainal Arifin Mochtar, akhirnya jatuh ke tangan satu pihak. Siapa dia? Pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, yang dapat menggerakkan aparatur dan anggaran.
Bagi Bivitri Susanti, sebenarnya desain kecurangan Pemilu 2024 bukanlah rencana hebat. Sebab, skenario yang sama dilakukan rezim-rezim sebelumnya di banyak negara. Ia menyebut, untuk menyusun dan menjalankannya pun tak perlu pintar atau cerdas, hanya perlu mental culas dan tahan malu.
Biviti yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini menegaskan Pemilu 2024 tidak bisa dianggap baik-baik saja. Masyarakat harus sadar telah terjadi kecurangan luar biasa pada pemilu ini.
Film Dirty Vote memperlihatkan bagaimana para politisi mempermainkan rakyat demi kepentingan pribadi. Juga berbagai aksi kecurangan yang nyata dan terlihat publik, tapi tidak pernah ditindak.
Penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat nyata demi memenangkan pemilu yang justru merusak tatanan demokrasi. Termasuk sorotan pada kekuatan besar di balik pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang disebut-sebut paling banyak melakukan kecurangan.
Grafik data-data kecurangan Pemilu 2024 itu disajikan dengan penjelasan ketiga narasumber. Dan pada akhirnya, menurut Bivitri, film ini menjadi sebuah catatan sejarah tentang rusaknya demokrasi di Indonesia.
0 Komentar